MajalahKebaya.com, Jakarta – Daya juang dan kemandirian yang dimiliki Leny Maryouri, S.T. MEngSc., PhD berhasil membawa sosok perempuan hebat ini meraih karier cemerlang dan memiliki pemikiran yang inovatif terkait kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Dr. Leny yang merupakan CEO PT. Pembangunan Investasi Indonesia mengungkapkan rasa syukurnya atas pelantikan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia Tahun 2024-2029. Ia sangat berharap Pemerintah di tangan Presiden Prabowo dapat dikelola dengan cara efisien. Menurutnya saat ini Pemerintah memiliki tantangan yang berat dengan terbatasnya sumber APBN, nilai APBN sekitar 3.000 triliun dan pembayaran utang pokok, utang jatuh tempo dan bunga utang yang mendekati 1.000 triliun di tahun 2025. Sedangkan pendapatan negara terbesar lebih dari 80% dari pajak-pajak yang ditarik dari rakyat.
“Seharusnya Pemerintah mencari potensi pendapatan negara yang tidak perlu membebani rakyat mengingat saat ini rakyat juga dalam posisi yang sulit karena banyak PHK dan banyak bisnis yang sepi sehingga daya beli rakyat sangat turun.”
Kebijakan yang akan memengaruhi bisnis swasta adalah rencana kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% yang artinya kenaikan 1% PPN setiap barang yang diperjualbelikan harga akan naik 9% hanya untuk membayar pajak, sehingga ada potensi mengurangi keuntungan usaha atau menaikkan harga barang yang akan merugikan pembeli, semoga rencana kenaikan PPN batal dijalankan.
Sebagai rakyat Indonesia dan pelaku bisnis, Dr. Leny optimis dengan masa depan Indonesia untuk menjadi negara maju. Pemerintah, ditegaskan Dr. Leny, harus berpikir bagaimana potensi pendapatan negara yang cukup banyak perlu dieksplorasi tanpa harus membebani rakyat. Ada beberapa titik fokus yang menjadi perhatian dan pendapatan untuk kemajuan Pemerintahan Indonesia di antaranya Integrasi NIK dan NPWP untuk pembayaran pajak serta penerapan E-Tax Payment System, reformasi pajak tambang, pemberdayaan aset milik negara, Trading Instrument dan Carbon Trading.
Integrasi NIK dan NPWP. Mengintegrasikan NIK dan NPWP untuk Pembayaran Pajak serta penerapan E-Tax Payment System. Pengintegrasian ini untuk pembayaran PBB, Pajak Kendaraan, PPN sembako dan barang-barang lainnya supaya dapat pengakuan status pembayaran pajak-pajak tersebut atas nama NIK atau NPWP secara perorangan untuk masyarakat atau perusahaan yang melakukan pembelian dan penerapan E-Tax Payment System.
“Hal ini akan mempermudah pengawasan dan otomatis akan menaikkan Rasio Pajak Indonesia karena akan tercatat lebih banyak lagi masyarakat yang membayar pajak. Masyarakat kita sangat patuh pajak, rasio pajak yang sekarang sekitar 12% akan naik drastis bisa mencapai 50% melebihi target Pemerintah rasio 23%.”
Dr. Leny sangat yakin rakyat Indonesia bukan malas membayar pajak. Rakyat Indonesia patuh membayar pajak, tetapi yang harus diperbaiki adalah sistem pengumpulan pajak yang dibuat lebih modern dengan menerapkan teknologi untuk menghindari kebocoran.
Reformasi Pajak Tambang. Terlalu banyak jenis pajak dalam pertambangan dengan rumus yang cukup kompleks dan harus dibayar oleh perusahaan tambang. Saat ini, pajak tambang terdiri dari tarif tetap, royalty, iuran produksi, PKP2B, PNBP penjualan, PNBP pusat, PBBP lingkungan hidup, PPN, PBB dan Bagian Pemda. Hal ini mempersulit perusahaan tambang membuat laporan keuangan untuk membayar pajak dan DJP sulit melakukan penagihan serta pengawasan terhadap potensi kebocoran, sehingga perlu penyederhanaan dalam Reformasi Pajak Tambang menjadi cukup satu jenis pajak tambang sebesar 25% dari Gross Production untuk dibayarkan kepada Pemerintah (15% untuk Pemerintah Pusat dan 10% untuk Pemerintah Daerah) untuk segala jenis tambang: batubara, nikel, emas, bausit, timah, alumunium, pasir besi dan lain-lain.
“Jangan malah perusahaan tambang dikasih Tax Holiday, ini menjadi potensi kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Dana dari pajak tambang bisa untuk membangun kota-kota di daerah dan provinsi untuk menjadi kota besar yang yang modern. Membangun IKN (Ibukota Nusantara) senilai Rp 500 triliun juga bisa dibiayai sepenuhnya dari pajak tambang yang telah dieksploitasi di Indonesia khususnya di Pulau Kalimantan.”
Pemberdayaan Aset Milik Negara. Saat ini Asset Management secara professional BMN (Barang Milik Negara – semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah).bernilai Rp 13.000 triliun sudah banyak yang diberdayakan. Namun masih banyak yang tidak berkontribusi dan menjadi beban negara dengan biaya operasional dan pemeliharaannya, sehingga diperlukan percepatan kemudahan prosedur dalam perberdayaan asset-aset milik negara dengan swasta atau investor supaya bisa memberikan penghasilan bagi negara.
“Penerapan Asset Management BMN secara lebih professional untuk mendapatkan leverage hasil bagi pendapatan negara sd 3% dari nilai asset per tahun.”
Trading Instrument. Trading Instrument dilakukan untuk perkuatan peran bea cukai. Salah satu fungsi bea cukai adalah pengawasan perdagangan import dan export komoditi. Dalam rangka untuk meningkatkan perdagangan export dan import Indonesia, maka dapat mengoptimalkan trading instrument, BOPN bekerja sama dengan Bank Exim Indonesia dan Bank Indonesia (BI) untuk memanfaatkan Cadangan Devisa dan Asset Management dari BMN untuk mendukung penerbitan Trading Instrument untuk BUMN dan Swasta dengan memberikan fasilitas berdasarkan Credit Limit dari perusahaan tersebut dengan imbalan Fee 1% sd 3% dari Gross Nilai Transaksi Export dan Import tradingnya sebagai penerimaan negara.
Carbon Trading. Dengan luas hutan milik Pemerintah Indonesia 125.795.306 Hektar, dengan potensi per 1 Ha menyerap 200 ton C02 per tahun, dengan harga penyerapan CO2 per ton Rp 75.000 (harga berubah), maka potensi pendapatan negara dari Carbon Trade per tahun dapat mencapai Rp 1.800 triliun, perhitungan bisa lebih didetailkan dengan membedakan jenis dan luas hutan.
“Sehingga tidak perlu Pemerintah banyak menerbitkan ijin tambang yang merusak hutan, merusak lingkungan dan merusak kehidupan sosial masyarakat adat asli.”
Optimis untuk Perubahan Positif. Dr. Leny berharap Pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang akan mendukung masyarakat menjadi lebih produktif, tidak membuat kebijakan untuk memeras dan mengusir rakyat, tetapi kebijakan yang positif untuk rakyat. Harapan sederhana yang disematkan dalam Pemerintahan Prabowo sebagai pemangku kebijakan dalam membentuk Kabinet dan Badan Pemerintah dipilih orang-orang yang cerdas profesional dan ikhlas untuk membangun negeri, bukan bagi-bagi jabatan untuk kepentingan politik dan korupsi ramai-ramai, sehingga ke depan Indonesia benar-benar bisa menjadi negara maju dengan masyarakat yang hidup sejahtera.
“Harapan untuk masyarakat Indonesia tetap rajin bekerja, beribadah dan sedekah alam dengan menanam tanaman keras di mana saja ada peluang untuk menanam pohon untuk melawan climate change sebagai bagian menjaga lingkungan bumi.”
Berjuang untuk Berkarya dan Berdaya. Berani bersaing dan berkomitmen untuk terus mengembangkan diri dalam berkarya menjadi prinsip Dr. Leny selama menempuh pendidikan dan berkarier. Sebagai CEO PT. Pembangunan Investasi Indonesia, Dr. Leny sedang berproses sebagai inisiator pembangunan bandar udara baru yang berlokasi di Maluku Utara dengan skema Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) unsolicited. Nilai proyeknya sekitar Rp 7 triliun.
Selain itu, Dr. Leny sedang dalam perencanaan menjadi inisiator proyek Electric Trackless Trams atau Automatic Rapid Trams (ART) untuk Kota Palembang sepanjang 40 km dengan skema Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) unsolicited Availability Payment Scheme (APs) perkiraan nilai proyek Rp 3 triliun serta proses pendanaan untuk pembangunan refinery minyak goreng dari Kelapa Sawit di beberapa lokasi di Sumatera Selatan.
